Aliran Dana 303
TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Bareskrim Polri terus mendalami sindikat judi online SLOT82-78 jaringan internasional yang dikendalika warga negara Cina. Polisi mengungkap ditemukannya sejumlah perusahaan yang menerima aliran dana dari situs tersebut.
Wakabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, dalam mengembangkan penyelidikan kasus ini, penyelidik menyisir aliran dana dari transaksi judi online . Pertama, penyidik menelusuri adanya deposit melalui PT Tri Usaha Berkat (LINKQU), yang memfasilitasi dan bekerja sama dengan PT. Anjana Jaya Teknologi (AJT) dan Mega Lintas Teknologi (MLT).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Perusahaan ini didirikan oleh tersangka HAJ,” ucap Asep dalam konferensi pers pada Sabtu, 2 November 2024.
Dari 3 perusahaan ini, kata Asep, penyelidikan dan menyita uang senilai Rp. 8 miliar. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari HAJ, penyidik kembali menemukan aliran transaksi keuangan judi online dengan adanya deposit melalui PT Espay Debit Indonesia Koe atau Dana. Dana berperan sebagai penyedia jasa pembayaran lapisan pertama.
“Dana sebagai jasa pembayaran lapisan pertama yang memfasilitasi dan berkolaborasi dengan PT Odeo, dengan izin dari Payment Point Online Bank (PPOB),” Ucap Asep.
Asep mengatakan, setelah diselidiki, PT Odeo Teknologi Indonesia ternyata milik tersangka bernama Kristian, dan Elen sebagai direktur utama. “Saat ini kedua tersangka telah dilakukan tersingkir di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 2 November,” ujarnya.
Dari perusahaan ini, penyidik membekukan dan menyita uang dari Dana senilai RP.61.938.000.000 (Enam puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta) yang berasal dari PT OTI dan Qbiz Digital Tecnologies.
“Setelah diselidiki, perusahaan itu didirikan sendiri oleh para tersangka atas perintah tersangka DX, yang dikoordinasikan oleh HAJ,” tutur Asep
Asep menyatakan, Dong Xiancai (DX) adalah warga negara China yang berperan memerintahkan para tersangka membuat penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk menerima deposit dan penarikan situs web SLOT8278. Menurut Dirjen Imigrasi, DX telah meninggalkan Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2024 menuju China.
“Saat ini penyelidikan telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka DX,” ujar Asep.
Sebelumnya, pada 8 Oktober lalu Bareskrim Polri sudah menangkap 7 tersangka dalam kasus situs judi online sindikat China ini. Situs judi online bernama 8287slots ini telah beroperasi sejak September 2022 dan mengumpulkan 85.000 pemain dari Indonesia.
“Selain menyasar pasar Indonesia, situs 8278 slot ini juga menyasar negara-negara asia lainnya, yaitu Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, saat jumpa pers di lobi Bareskrim Polri pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Asep menuturkan, pengungkapan kasus judi online ini merupakan salah satu program Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan kemudian menjadi komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Untuk itu, Bapak Kapolri mengintruksikan kepada Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online , dari mulai tingkat Mabes hingga tingkat Polda Jajaran,” ucap Wakabreskrim Polri itu.
JAKARTA, KOMPAS.com – Polisi menetapkan tiga tersangka baru dari pendalaman kasus judi online Slot8278. Ketiga tersangka tersebut berinisial CAS, EL dan IJ.
CAS (Kristian) merupakan Direktur PT Odeo Teknologi Indonesia, EL (Elen) adalah Direktur Utama perusahaan tersebut, dan IJ merupakan manajer di PT QBiz Digital Technologies yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, dalam pengembangan kasus, penyidik menelusuri aliran transaksi keuangan melalui PT DANA sebagai layanan pembayaran pertama yang bekerja sama dengan PT Odeo Teknologi Indonesia.
Baca juga: Polisi Bakal Sita Aset Pegawai Komdigi yang Lindungi Ribuan Situs Judi Online
"Pada 1 November 2024, Polri menangkap dua tersangka tambahan, yaitu CAS (Kristian), Direktur PT Odeo Teknologi Indonesia, dan EL (Elen), Direktur Utama perusahaan tersebut. Kedua tersangka ditahan sejak 2 November 2024," ujar Himawan di Bareskrim Polri, Sabtu (2/11/2024).
Barang bukti yang disita dari CAS dan EL meliputi enam unit ponsel, dua unit laptop, dua token mobile banking, serta uang Rp 61,9 miliar yang berasal dari PT DANA.
Selain itu, dari CAS dan EL, polisi juga menyita uang Rp 738 juta dari PT QBiz Digital Technologies.
Berdasarkan penyelidikan keuangan, aliran dana di PT QBiz menunjukkan perputaran sebesar Rp 680,5 miliar selama periode Oktober 2024, sementara perputaran dana di PT Odeo mencapai Rp 4,8 triliun.
Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, polisi mengembangkan kasus judi online situs Slot8278 melalui tersangka berinisial AF.
"Sejak 1 Oktober 2024, tujuh orang tersangka telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Tujuh tersangka ini terdiri dari satu warga negara China dan enam warga negara Indonesia," kata Asep.
"Salah satu tersangka yang dilakukan pendalaman berinisial AF. Dari keterangan AF, polisi melakukan penyitaan tambahan berupa satu unit kendaraan roda empat," lanjut dia.
Baca juga: 10 dari 11 Orang yang Ditangkap di Markas Judol Bekasi Pegawai Komdigi
Situs Slot8278 merupakan sindikat perjudian yang dioperasikan oleh seorang WNA China, yang memudahkan akses bagi masyarakat dengan menawarkan minimum deposit sebesar Rp 10.000 tanpa perlu daftar akun.
Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, polisi melacak aliran transaksi keuangan yang terkait dengan deposit melalui PT Tri Usaha Berkat (LinkQu).
"Perusahaan ini bekerja sama dengan PT Anjana Jaya Teknologi dan PT Mega Lintas Teknologi, yang dikelola oleh tersangka HAJ (Hartono Abdi Jaya)," ujar Asep.
Berdasarkan bukti tersebut, polisi menangkap HAJ pada 18 Oktober 2024 dan menahannya sejak 19 Oktober 2024.
HAJ diduga bertindak sebagai koordinator yang mencari dan menunjuk orang untuk menjadi direktur serta komisaris di dua merchant penyedia layanan pembayaran bagi situs Slot8278.
Barang bukti dari HAJ meliputi satu unit ponsel, satu unit laptop, dan penyitaan uang senilai Rp 8,2 miliar dari PT Tri Usaha Berkat (LinkQu) yang diterima dari PT Anjana Jaya Teknologi dan PT Mega Lintas Teknologi.
Penyelidikan terhadap HAJ mengungkapkan bahwa ia bertindak atas perintah tersangka lain, DX alias MA (Dong Xiancai alias Max), seorang WNA China yang sebelumnya berdomisili di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
Baca juga: Tiga Orang Ditangkap Terkait Judi Online, Total 11 Pegawai Komdigi dan 3 Warga Sipil
Menurut informasi dari Ditjen Imigrasi, DX telah meninggalkan Indonesia menuju China pada 14 Oktober 2024. Saat ini, ia dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Polisi juga menggeledah kediaman DX di Pantai Indah Kapuk dan menyita kendaraan roda empat serta stempel perusahaan penyedia layanan pembayaran yang digunakan oleh HAJ.
DX diduga berperan sebagai otak di balik sindikat ini, memberikan instruksi kepada HAJ untuk mendirikan dan mengelola perusahaan penyedia layanan pembayaran guna memfasilitasi transaksi di situs Slot8278.
Tersangka WNA China berinisial DX alias MA diduga menginstruksikan HAJ untuk mendirikan sejumlah perusahaan merchant guna memfasilitasi transaksi situs tersebut.
Dalam pengembangan kasus, penyidik menelusuri aliran transaksi keuangan melalui PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) sebagai layanan pembayaran pertama yang bekerja sama dengan PT Odeo Teknologi Indonesia.
"Pada 1 November 2024, Polri menangkap dua tersangka tambahan, yaitu CAS (Kristian), Direktur PT Odeo Teknologi Indonesia, dan EL (Elen), Direktur Utama perusahaan tersebut. Kedua tersangka ditahan sejak 2 November 2024," ujar Himawan.
Himawan menegaskan, platform digital berizin yang digunakan untuk bertransaksi hanya sebatas jasa pembayaran untuk pembayaran dan withdraw karena dinilai lebih mudah.
Baca juga: Saat Pegawai Komdigi Justru Lindungi Situs Judi Online dan Raup Untung Rp 8,5 Miliar...
"Iya (itu) perusahaan jasa pembayaran bukan aplikasi perjudian, yang perjudiannya itu Slot8278 itu," ujar dia.
"(Perusahaan jasa pembayaran) memang mereka itu kan ada izinnya, mereka dimanfaatkan untuk perputaran uangnya karena pembayarannya lebih memudahkan mereka untuk transaksi," tegas dia.
TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi dompet digital, OVO buka suara soal dugaan adanya aliran dana judi online ke dompet digital. Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, mengatakan seluruh layanan yang disediakan OVO senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"OVO tidak pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun, baik resmi maupun tidak resmi, dengan platform ataupun situs (judi online) mereka sebagai metode pembayaran digital," ucap Karaniya kepada Tempo, Jumat, 16 September 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengklaim OVO telah memberikan dukungan nyata dan berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah maupun aparat hukum dalam memberantas perjudian online di Indonesia.
OVO, kata dia, secara secara berkala telah melakukan identifikasi dan pelaporan kepada regulator maupun lembaga pemerintah yang berwenang atas akun-akun yang diidentifikasi terlibat dalam kegiatan perjudian online.
Selain itu, Karaniya menyebutkan bahwa OVO telah melakukan pemblokiran atas akun-akun yang diidentifikasi terlibat dalam kegiatan perjudian online. Kemudian OVO juga melakukan pelaporan berkala atas situs dan akun-akun media sosial yang terkait perjudian online yang diduga mencatut nama OVO kepada lembaga pemerintah yang berwenang.
Sebelumnya, Indonesia Financial Watch (IFW) merilis hasil risetnya terkait adanya penyedia layanan dompet digital, seperti Dana, OVO, LinkAja, dan Gopay yang menjadi instrumen pembayaran langsung kegiatan judi online slot. Modusnya, yaitu pemasangan metode pembayaran menggunakan layanan dompet digital tersebut di berbagai website atau situs judi online.
Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun menemukan adanya indikasi aliran dana judi online ke dompet digital. PPATK juga mengungkapkan akan terus memantau dan menganalisis dugaan aliran dana tersebut.
Adapun jika pengguna OVO memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai dugaan aliran dana judi online itu, kata Karaniya, tim Customer Experience OVO telah siap membantu pengguna melalui kanal resmi OVO, yaitu:
Email Pusat Layanan: [email protected], Pusat Layanan Pengguna: 1 500 696, Chat (aplikasi OVO) hingga pusat bantuan pada aplikasi dan website www.ovo.id
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Kasus pembunuhan dan dugaan penyiksaan Brigadir J yang dilakukan oleh bekas Kadiv Propam Ferdy Sambo dan anak buahnya berbuntut panjang. Kasusnya bahkan merembet hingga ke persoalan aliran dana judi yang mengalir ke tubuh oknum polisi dari mulai Jenderal hingga berpangkat AKP. Bahkan di sebut jaringan meluas hingga ke tingkat Polsek.
Bahkan, publik beberapa hari terakhir ini dihebohkan di media soal soal dugaan jaringan dan rantai aliran dana dan skema backup praktik judi online, judi darat, narkoba hingga tambang ilegal. Beberapa nama disebut dalam gambar jaringan yang beredar di media sosial.
Setelah Richard Eliezer atau Bharada E, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Ma`ruf dan Ferdy Sambo sendiri, terakhir kepolisian menetapkan istri Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawathi sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Meski sudah ada lima tersangka, hingga kini kepolisian belum mengumumkan motif utama dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
Pada perjalanannya, kematian Brigadir J seakan membuka kotak pandora akan sosok mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Satu persatu isu dan dugaan mengenai Ferdy Sambo bermunculan.
Mulai dari isu nikah siri dirinya dengan seorang polisi wanita cantik AKP Rita Yuliana, dugaan penyimpangan orientasi seksual Ferdy Sambo, hingga dugaan adanya jaringan bisnis judi online dan narkoba di tubuh Polri. Siapa yang ada di belakang bisnis haram tersebut? Kembali nama Ferdy Sambo muncul dan dikaitkan dengan dugaan keterlibatan bekas Kadiv Propam itu dengan jaringan tersebut.
Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 303 adalah sebuah kode yang sangat dipahami oleh penegak hukum, terutama kepolisian. Kode tersebut mengacu pada praktik perjudian online.
Beberapa waktu belakangan ini beredar sebuah data grafis yang berisi peta jaringan bisnis judi online atau 303 tersebut.
Belum diketahui pasti siapa yang membuat dan pertama kali menyebarkan data grafis tersebut. Namun jika dilihat, isinya cukup mencengangkan.
Dalam data grafis itu disebutkan kalau jaringan judi online di Indonesia semua bermuara pada Irjen Pol Ferdy Sambo. Karena itulah, dalam grafis tersebut, ia dijuluki sebagai Kaisar Sambo.
"Setiap tahun Ferdy Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 trilyun," begitu keterangan yang tertulis dalam data tersebut.
Tak hanya judi online, dalam data itu disebutkan, konsorsium 303 juga melindungi sejumlah bisnis haram lainnya, seperti prostitusi, miras, tambang ilegal, solar palsu hingga penyelundupan elektronik.
Jaringan ini menjadi diduga menjadi pelindung bisnis haram narkoba, judi online dan judi darat, penyelundupan, tambang ilegal di beberapa wilayah seperti Jakarta, Medan, Batam dan Jawa Barat.
Yang tak kalah mencengangkan, data grafis itu juga menyebutkan, jaringan judi online di Indonesia diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Ada belasan perwira kepolisian yang disebutkan disana, dan tak sedikit yang berpangkat Inspektur Jenderal. Diantara nama-nama tersebut, terdapat nama Kapolda Metro Jaya, Irjen FI, Irjen Pol NA, dan Irjen Pol SN, serta Brigjen Pol HH.
Tak hanya menyebut nama, data grafis tersebut juga memuat foto, keterangan mengenai peran mereka dan juga beberapa ada nomor telepon selulernya.
Untuk menelusuri kebenaran dari data grafis tersebut, kami mencoba menghubungi nomor telepon perwira polisi yang tertera disana.
Kami mulai dari AKBP JRS. Dalam data itu disebutkan, JRS merupakan koordinator konsorsium dan penghilang barang bukti.
"JRS memiliki jalur komunikasi dengan Konsorsium 303 yang mengelola Gelper, judi bola dan judi online di wilayah Surabaya, PIK (Jakarta), Pluit (Jakarta), Jambi dan Batam," begitu bunyi keterangan dalam data tersebut mengenai sosok JRS.
Bersama foto dirinya, terdapat enam nomor telepon seluler yang disebut milik JRS. Kami hubungi satu persatu nomor tersebut melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp dan telepon biasa.
Namun tak satupun dari nomor tersebut yang aktif dan bisa dihubungi. Entah ini merupakan sebuah kesengajaan atau nomor yang dicantumkan dam data tersebut adalah nomor palsu.
Kami lalu beralih ke Brigjen Pol HH. Dalam data itu disebutkan HH disebut memiliki jabatan penting di Densus 88 Antiteror Polri.
Sementara posisi Brigjen Pol HH dalam jaringan bisnis judi online itu adalah Ketua Tim Pukul yang memberikan jaminan perlindungan kepada anggota konsorsium.
Law-Justice.co lalu menghubungi Brigjen Pol HH melalui WhatsApp ke nomor telepon seluler yang tertera.
Kami menyampaikan maksud untuk mengonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan dia dalam jaringan bisnis judi online tersebut.
Selang beberapa menit, pesan WhatsApp tersebut dibalas oleh Brigjen Pol HH. Dalam pesan balasan itu, HH tidak menuliskan apapun. Ia hanya memberikan sejumlah pesan gambar yang menyatakan, data grafis mengenai konsorsium 303 yang beredar di masyarakat adalah hoaks atau kabar bohong.
Kami lalu membalas pesan itu dengan menanyakan penjelasan lebih lanjut terkait klaim hoaks tersebut. Namun ternyata pesan kami tidak sampai dan hanya ceklist satu. Sepertinya nomor kami telah diblokir oleh yang bersangkutan.
Tak puas hanya sampai disana, kami lalu mencoba menghubunginya melalui sambungan telepon biasa, namun nomornya tidak aktif.
Meski tidak ada pernyataan langsung, dari pesan gambar yang dikirimkan oleh Brigjen Pol Herry, dengan sendirinya dapat diartikan kalau ia membantah terkait dengan jaringan konsorsium 303 tersebut.
Hingga kini, Mabes Polri masih bungkam mengenai dugaan keterlibatan sejumlah jenderal dalam konsorsium 303 atau jaringan judi online di Indonesia.
Kami sudah berupaya meminta keterangan dari sejumlah pejabat di Polri, seperti Kabareskrim Komjen Agus Rianto, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andi Rian, Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo, hingga Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigken Pol Ahmad Ramadhan, namun tak satupun yang bersedia untuk diwawancara.
Gesekan di Internal Polri Menyebarnya data grafis mengenai peta jaringan bandar judi online di Indonesia masih menyimpan misteri. Siapakah yang membuatnya dan apa tujuannya? Pasalnya, dalam data grafis tersebut banyak memuat nama sejumlah pejabat kepolisian berpangkan jenderal.
LSM Indonesia Police Watch (IPW) menilai, data grafis tersebut dibuat oleh internal kepolisian juga, dengan tujuan untuk "memukul" kelompok kepolisian yang berafiliasi dengan Ferdy Sambo.
"Saya menduga data grafis tersebut seperti dibuat oleh kepolisian juga, kepolisian biasanya kalau ingin melakukan ekspose perkara, membuat peta seperti itu untuk memudahkan," ujat Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada law-justice.co.
Ia menyatakan, ada beberapa faksi di internal kepolisian, salah satunya adalah faksi atau kelompok Ferdy Sambo. Dan tarik menarik diantara faksi tersebut cukup kuat.
Dan karena saat ini Ferdy Sambo tengah terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J, maka lawan dari Ferdy Sambo di internal kepolisian, menggunakan momentum ini untuk menyerang Sambo dan kelompoknya.
Karena itulah IPW mendorong kepolisian untuk memeriksa nama-nama yang tertera dalam data grafis jadingan bandar judi online tersebut.
Meski begitu, pemeriksaan terhadap nama-nama tersebut tetap haru mengedepankan asa praduga tak bersalah. Sebab nama-nama yang ada dalam data grafis tersebut belum tentu benar dan sekalipun benar, belum tentu bersalah.
"Ferdy Sambo mungkin bersalah, tapi nama-nama yang disebutkan dalam data tersebut belum tentu bersalah," kata Sugeng Teguh Santoso.
Ia juga menambahkan, mencuatnya dugaan mengenai keterlibatan Ferdy Sambo dan sejumlah perwira tinggi Polri dalam jaringan konsorsium 303 tidak terkait langsung dengan kasus kematian Brigadir J.
Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, kasus bandar judi online ini hanya mendompleng kasus kematian Brigadir J, karena kebetulan yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut adalah Irjen Pol Ferdy Sambo.
Benarkah Irjen Pol Ferdy Sambo Jadi Pelindung Judi? Dugaan ada nama Ferdy Sambo di balik jaringan judi online juga mendapatkan perhatian mantan pengacara Bharada E, yakni Deolipa Yumara.
Menurut dia, keterlibatan Ferdy Sambo dalam jaringan konsorsium judi online di Jakarta sudah dimulai ketika Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrimum di Polda Metro jaya, pada 2015.
"Judi online itu jaringan yang sudah turun temurun, Ferdy Sambo yang mengatur itu semua, waktu dia menjadi Wadir (Reskrimum Polda Metro Jaya) beralih ke dia kekuasaan (judi online)," ungkap Deolipa.
Menurut Deolipa, telah terjadi pembiaran praktik judi online yang terjadi di masyarakat. Judi tersebut bisa masuk dari banyak hal, diantaranya game online yang bebas diakses oleh masyarakat.
Namun hal tersebut seakan tidak disentuh oleh kepolisian, padahal menurut Deolipa, menindak jaringan judi online adalah perkara mudah.
Kapolri Janji Bersihkan Judi Setelah menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, dengan tiba-tiba kepolisian gencar melakukan upaya pemberantasan sindikat judi online.
Ratusan bandar judi online di sejumlah daerah ditangkap dalam waktu yang hampir serentak.
Di Jakarta, pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu, Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai lokasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, kepolisian menangkap 78 orang yang ada di lokasi.
Sehari setelahnya, yakni Sabtu 13 Agustus 2022 giliran Polda Lampung yang membongkar sindikat judi online di wilayahnya. Dalam penggerebekan tersebut, Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung menangkap 27 orang pelaku judi online.
Sementara itu di Sumetara Utara, pada Kamis 11 Agustus 2022 Polda Sumatera Utara bersama Polres Kota Besar (Polrestabes) Medan, Polres Pelabuhan Belawan dan Polresta Deli Serdang masih memburu bos judi daring (online) terbesar di Sumatera Utara.
Judi tersebut berlokasi di Komplek Perumahan Cemara Asri Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi itu telah digerebek polisi beberapa hari lalu.
Penggerebekan jaringan judi online ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo, pasca penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri kepada jajarannya beberapa waktu lalu, Menurut Kapolri, pengungkapan kasus judi online ini adalah upaya Polri memperbaiki citranya.
"Yang namanya perjudian, apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan (terlibat), pejabatnya akan saya copot," ujar Kapolri di hadapan jajarannya.
PPATK Dalami Aliran Dana Judi Dan terkait dengan jaringan bandar judi online tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah melakukan penelusuran.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, ia dan jajarannya telah memantau aliran dana dalam kasus judi online di Indonesia.
Namun sayangnya, Ivan enggan memberikan keterangan lebih rinci mengenai hasil terkini dari penelusuran tersebut. Dari mana saja aliran dana tersebut berasal dan kepada siapa saja dana tersebut mengalir. "Kami melakukan follow the money saja sesuai tugas dan kewenangan kami," ujar Ivan kepada law-justice.co
Dugaan adanya penyokong dana dalam kasus kematian Brigadir J Tak hanya soal judi online, dugaan adanya aktor yang lebih besar dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J juga mencuat. Hal tersebut diungkap oleh salah satu anggota Tim Kuasa Hukum keluarga Brigadir J, Eka Prasetya.
Ia mengatakan, sejak awal ada upaya untuk menghambat pengungkapan kasus kematian Brigadir J. Dan hal itu dilakukan di secara massif dan rapih. Eka menduga ada sebuah operasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu agar kasus ini tidak terungkap ke publik.
Ia juga menduga ada dana yang mengalir dalam upaya menghambat pengungkapan kasus kematian Brigadir J.
Hal tersebut terlihat dengan adanya upaya penyuapan terhadap pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pengerahan sejumlah anggota kepolisian dari Polda Jambi ke rumah keluarga Brigadir J, pasca jenazahnya di antar ke rumah duka, juga menjadi salah satu kecurigaan Eka.
"Dari mana itu dananya? apakah memakai uang negara atau uang pribadi? Kalau uang pribadi, uang siapa?" ujar Eka kepada law-justice.co.
Karena itu, ia meminta penyelidikan kepolisian sampai pada masalah ini. Sebab bukan tidak mungkin ada aktor yang lebih besar, yang memiliki kepentingan agar kasus kematian Brigadir J tidak terungkap.
"Polisi harus mengungkapnya, karena istilahnya tida ada makan siang yang gratis," pungkas Eka Prasetya.
Pemberantasan Judi Mandul? Alvin Lim Lawyer dari LQ Law Firm menyebut bahwa pemberantasan judi baik online maupun di darat hanya sekedar pencitraan. Bahkan, dari rangkaian penggerebakan judi di Indonesia tidak pernah menyentuh bandar besar. Di kanal Youtube Joseph Paul Zhang, disebut ada beberapa nama bandar judi yang tidak pernah tersentuh oleh hukum.
"Judi online itu di Indonesia 3 besar bandarnya salah satunya pengusaha hotel depannya J tiga huruf itu dia bandar yang paling besar terus yang kedua ada grup snake ular ada grup Akiat yang tergabung di situ jadi kenapa saya bisa tau karena yang saya tolong ini orang orang korban mereka," ungkap Alvin Lim.
"Kalian bisa lihat di Sumatera Utara kemarin ada yang kena dan Indonesia ini negara penuh dengan kebohongan jadi yang boong bukan cuma Ferdy Sambo aja, oknum lain yang berbohong juga banyak," tambahnya.
Ilustrasi Judi Online. (Nagahoki)
Lebih lanjut Alvin Lim menyebut, dugaan keterlibatan jaringan FS dalam bisnis judi di Indonensia harus didalami dan jangan hanya membersihkan di level paling bawah.
"Itu judi online kemarin ini digosipkan FS menerima uang jadi semacam perantara untuk amankan judi online. Jadi saat ini polisi lagi numpas judi online itu cuma sekedar cover doang ternyata liat beberapa waktu lalu contoh yang di Sumut kemarin dari hasil penangkapan kemarin yang ditangkap sama Polda Sumut cuma orang kecil aja bandarnya nggak ditangkap jadi polisi ini cuma kucing kucingan. Jadi Kapolri jangan cuma sekedar ngomong aja tindak tegas juga orang orang besarnya bukan cuma orang kecilnya," ungkapnya.
Ada Bunker Uang Berisi Uang Rp900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo?
Kasus Pembunuhan Brigadir J kini masih hangat diperbincangkan publik dan menyeret tersangka Ferdy Sambo dalam babak baru.
Publik dibuat geger dengan adanya dugaan keterlibatan Ferdy Sambo dalam bisnis judi 303.
Tidak hanya itu, bisnis judi 303 juga menyeret sejumlah nama nama besar di petinggi kepolisian.
Beredar kabar ada dugaan keterkaitan kasus pembunuhan Brigadir J itu dengan judi online kode 303 yang memang sedang gencar-gencarnya `disikat` Bareskrim Mabes Polri.
Kasus dugaan aliran dana judi yang menyeret nama Sambo ini sampai membuat publik untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk mengikuti jejak aliran uang Ferdy Sambo.
Menurut paparan akun telegram Opposite, salah satu rumah mewah sampai bunker yang diduga berisi uang Rp 900 miliar kabarnya baru saja disita oleh Bareskrim Polri.
Lokasi rumah mewah yang kabarnya milik Ferdy Sambo tersebut berada di Jalan Bangka XI A No.7, RT.2/RW.10, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.
Rumah kediaman Ferdy Sambo yang menjadi lokasi pembunuhan Brigadir J (Dok.LJ/Ghivary Apriman)
Menanggapi hal tersebut, Praktisi hukum Syamsul Arifin mengatakan publik semakin penasaran setelah skenario Sambo terbongkar.
Publik semakin ingin mengetahui motif terbunuhnya Brigadir J sehingga publik berspekulasi motif pembunuhan tersebut.
Ini diawali dengan terbongkarnya kebohongan yang diskenariokan Ferdy Sambo. Wajar ketika masyarakat memiliki referensi lain meski faktanya belum menjadi dasar dan bukti hukum, kata Syamsul kepada Law-Justice.
Terkait dengan informasi yang digambarkan dari akun @opposite6890 terdapat sebuah ruang dan rasionalitas.
Untuk itu Syamsul mendesak kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih jauh sehingga tidak menjadi isu liar di publik.
Ya ada kesamaan dengan informasi yang disampaikan akun itu dengan alur cerita polisi tembak polisi di awal ya. Kalau soal bunker bangka Rp 900 miliar bagi saya gak kaget. Ada baiknya Polri bisa menyampaikan hal ini. Tentu soal kebenarannya, ujarnya.
Syamsul menyatakan bunker tersebut perlu ditelusuri lebih jauh karena angka Rp 900 Miliar bukan angka kecil.
Hal tersebut juga sekaligus untuk menepis kecurigaan lain dan pada akhirnya publik mendapatkan info yang kredibel.
"Apa benar ada (Uang 900 M) dalam bunker itu. Seperti yang saya katakan di awal, ke kepoan publik ini yang harus diluruskan. Kalau tidak disampaikan, muncul kecurigaan-kecurigaan lain, ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Santoso menyatakan sikap tegas Kapolri beberapa waktu lalu yang tidak segan-segan akan mencopot bawahannya bila terlibat beking praktik perjudian sudah tepat.
Meski begitu Santoso mengatakan seharusnya sudah sedari awal, Kapolri dapat bersikap tegas kepada jajarannya yang selama ini justru membekingi praktik kotor tindak pidana.
"Pernyataan Kapolri itu sudah ditunggu rakyat Indonesia, harusnya sejak awal dilantik Kapolri perintahkan razia judi dalam bentuk apa pun, manual atau online diberantas," kata Santoso kepada Law-Justice.
Santoso menuturkan bila tindakan Kapolri jangan hanya sebatas terhadap praktik judi, melainkan juga tindak pidana lain, semisal narkoba.
Ia meminta Kapolri Listyo benar-benar memberantas polisi yang justru menjadi beking para bandar, baik judi maupun narkoba.
"Sudah saatnya pula Kapolri menyatakan perang terhadap bandar narkoba yang sudah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat agar persepsi publik kian percaya bahwa Polri melalui oknum-oknumnya tidak ada yang membekingi bandar narkoba," tuturnya.
Sebelumnya, Santoso mendukung langkah tegas Kapolri Listyo Sigit yang tidak segan mencopot para perwira Polri yang membekingi tindak pidana, semisal perjudian.
Santoso menyatakan bila penegasan itu memang perlu dilakukan, menyusul terungkapnya kasus bekas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang merancang pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Yosua Hutabarat.
Ia menilai pengungkapan kasus Sambo harus jadi momentum bersih-bersih Polri dari oknum nakal di dalam kepolisian.
"Peristiwa Ferdy Sambo agar dijadikan momentum oleh Kapolri untuk membersihkan oknum Polisi yang membekingi bandar judi, bandar narkoba, kegiatan illegal mining dan lain-lain kejahatan yang terorganisir," ungkapnya.
Santoso menilai pembersihan Polri dari oknum-oknum itu memang sudah menjadi keharusan guna mengembalikan citra baik kepolisian di mata publik.
Menurutnya, sudah selayaknya bagi kapolda, kapolres, dan oknum Polisi yang membekingi judi harus dicopot dari jabatannya.
"Bahkan jika perlu diberhentikan sebagai anggota Polri karena telah melanggar sumpah dan tugasnya dalam memberantas tindak pidana," imbuhnya.
Senada dengan Santoso, Mantan Kepala BAIS TNI, Laksamana TNI (Purn) Soleman B Ponto menyatakan terkait kasus judi 303 yang turut menyeret Ferdy Sambo perlu segera diusut.
Ia menilai ini perlu segera diusut supaya semua terlihat jelas dan publik juga tidak membuat spekulasi liar.
"Kalau buktinya ada ya harus diusut sampai tuntas," kata Soleman kepada Law-Justice.
Grafis Konsosium YS 303
Soleman menyebut publik perlu terus mengawal kasus ini sampai tuntas sehingga tidak terjadi simpang siur.
Menurutnya, saat ini terkait keterlibatan Ferdy Sambo dengan Judi 303 akan terjawab pada pengadilan.
Iapun mengharapkan pada proses tersebut bisa berjalan lancar dan bisa segera untuk dituntaskan.
"Ya sekarang kita kawal bersama saja seperti apa," ucapnya.
Terkait nama-nama petinggi polisi yang berada di pusaran bisnis judi 303, Soleman menyatakan ini juga perlu dicermati bersama.
Bila memang terdapat dugaan bukti keterlibatan pada nama nama petinggi di kepolisian tentu harus dibuka.
"Ya liat di pengadilan nanti seperti apa," ujarnya.
Aliran Dana Judi Sementara itu, Mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara menanggapi soal judi online yang menyeret Ferdy Sambo.
Soal dugaan Ferdy Sambo menjadi bos judi online yang ada di Indonesia dan Deolipa sering menyebut kode 303 atau judi ini kepada masyarakat terkait kasus Ferdy Sambo ini.
Namun Deolipa mengatakan sulit untuk membuktikan bila Ferdy Sambo merupakan otak dari judi online.
"Kalau itu saya nggak cerita pak, buktinya susah," kata Deolipa melalui keteranganya.
Deolipa menduga bahwa setelah Ferdy ditetapkan sebagai tersangka, dunia perjudian ini sedikit `tergoncang`.
Hal tersebut terlihat dari judi yang berkedok game online yang kini sudah sangat banyak di Indonesia.
"Ketika muncul game online judi dan dibiarkan, itu menjadi indikator terjadinya kebebasan dalam bidangnya itu, Sementara itu paling gampang disentuh oleh hukum," ungkapnya.
Deolipa mengetahui hal tersebut, namun bukan kapasitasnya berbicara lebih lanjut terkait Ferdy Sambo yang diduga menjadi bos judi online.
"Saya tahu tapi itu bukan urusan saya," jelasnya dalam sebuah wawancara di kanal Youtube Karni Ilyas.
Pengacara sekaligus seniman itu berharap perjudian segera diberantas sampai ke akar-akarnya.
Pasalnya, praktik judi 303 ini tentu sangat meresahkan masyarakat.
"Saya cuma minta 303 diberesin karena ini ngerusak negara Indonesia," ungkapnya.
Deolipa juga mengungkapkan terdapat dalang selain Sambo yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Brigadir J.
Selain Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang merupakan istri dari Sambo diduga kuat turut terlibat dalam kasus pembunuhan ini.
Kemudian ada juga Kuat Maruf yang merupakan supir dari Putri, dan juga Bripka RR.
Pengacara yang sekaligus seniman ini menduga Kuat ada masalah dengan almarhum Yosua.
Deolipa menyebut bisa jadi Kuat ini memang memiliki dendam terhadap Yosua.
"Kuat ini mungkin ada suatu kejadian berantem sama Yosua, namanya orang kalau sering jalan ada senengnya, ada nggak. Mungkin ada senggolan masalah emosional dan bukan masalah percintaan, diduga masalah ini terkait hal pekerjaan," imbuhnya.
Deolipa juga menduga hanya Tuhan dan ketiga orang tersebut yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
"Saya kesimpulannya sama kayak Kabareskrim, hanya Tuhan, Kuat, Ricky, Putri yang tahu sama Yosua, apa yang terjadi," tutupnya.
Jaringan Kuat FS di Tubuh Polri Informasi yang diperoleh dari Law-Justice, diduga terdapat unsur politis dan gank mabes dalam mabes.
Selain itu, ada dugaan banyak aliran dana tidak wajar yang masuk kedalam kelompok FS.
Hal ini juga diduga ada kaitannya dengan peristiwa KM 50 pada akhir tahun 2020 lalu yang menewaskan enam orang laskar FPI.
FPI dihabisi karena FPI paling garang bubarkan kemaksiatan termasuk perjudian, LGBT dan Narkoba.
Atas permintaan bandar judi narkoba ada desakan untuk bubarkan FPI ada aliran dana triliunan masuk sebagai ompensasi keberhasilan bubarkan FPI dan keberhasilan masukkan HRS ke penjara.
Uang ratusan milyar berhasil masuk karena berhasil bakar dokumen Joko Candra di kejaksaan.
Saling Bongka Jaringan Judi di Tubuh Polri Ternyata soal dugaan aliran dana di tubuh Polri ini tidak hanya menyeret nama FS dan beberapa nama jenderal. Bahkan ada nama Kabareskrim yang muncul di dunia media sosial diduga ikut menjadi pelindung judi di Indonesia.
Nama Komjen Pol AA yang menjadi Kabareskrim saat ini bahkan disebut dalam sebuah unggahan grafis di media sosial.
Ada beberapa nama terkait bandar judi dan narkoba dari kelompok Medan. Disebut dalam gambar itu, kedekatan Komjen Pol AA diduga saat dirinya menjadi pejabat di wilayah Sumatera Utara. Nama bandar yang diduga adalah JHL dan beberapa nama lainnya.
Ujian terbesar untuk institusi Polri Perhatian terhadap kasus kematian Brigadir J yang menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo, sangat besar.
Semua mata publik seakan mengarah kepada penanganan kasus ini. Staf Kapolri, Hendardi mengaku, pada awal kasus ini mencuat, kinerja kepolisian memang agak lamban. Namun menurut dia, hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja.
Penanganan kasus tersebut terkesan lamban, karena kasus ini menyangkut seorang perwira tinggi Polri yang dinilai cukup berprestasi, yakni Ferdy Sambo. Karena itulah, menurut Hendardi, Polri ingin berhati-hati sekali dalam mengani kasus ini.
"Belum lagi juga berbagai semburan informasi yang menyangkut kasus ini yang sangat massif, sehingga membuat suatu proses penyidikan sempat terhambat, atau bisa dikatakan sangat lambat," ungkap Hendardi.
Namun terlepas dari besarnya perhatian publik, Hendardi menyatakan, munculnya kasus kematian Brigadir J ini telah menjadi ujian berat bagi instusti Polri pada umumnya dan Kapolri pada khususnya.
Sebab menurut dia, kasus ini seperti memukul Polri, sehingga menurunkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Hal itu tentunya memberikan dampak psikologis yang cukup besar pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kasus ini sungguh menjadi suatu ujian terberat bagi Kapolri," ungkap Hendardi.
Namun dibalik semua cobaan itu, tambah Hendardi, kasus kematian Brigadir J menjadi bahan evaluasi yang penting bagi institusi Polri.
Dimana dengan terjadinya kasus ini dapat diketahui bahwa tidak semua anggota kepolisian bisa luput dari kesalahan. Beberapa juga ada yang berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang dilakukan para tersangka dalam kasus kematian Brigadir J.
"Dan pengungkapan keterlibatan FS dalam peristiwa ini, saya kira menjadi pembelajaran yang penting, bahwa oleh faktor-faktor tertentu, anggota Polri dan juga penegak hukum lainnya, dapat saja terlibat perbuatan yang melanggar hukum," urai Hendardi.
Kini Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didesak untuk melakukan bersih-bersih di tubuh Polri dan bisakah Kapolri memutus mata rantai jaringan pelindung bisnis haram judi, narkoba dan penyelundupan?
JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan terdapat aliran dana dari pinjaman online (pinjol) legal yang digunakan untuk deposit judi online.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, temuan tersebut berdasarkan analisis terhadap beberapa pihak masyarakat yang berpartisipasi dalam judi online.
"Ditemukan aliran dana yang bersumber dari perusahaan pinjol legal yang kemudian dananya dipergunakan untuk melakukan deposit judi online," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2023).
Baca juga: Judi Online Incar Rekening Nasabah Bank, BCA: Akan Diblokir!
dok. istimewa Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Namun demikian, ia menambahkan, PPATK belum menemukan aliran dana judi online langsung ke pihak yang bergerak di bidang pinjol.
"Baik legal ataupun ilegal," imbuh dia.
Lebih lanjut, Ivan menjelaskan tren traksaksi pinjol ilegal 2023 menurun secara tahunan dibandingkan 2022. PPATK menemukan transaksi judi online telah mencapai ratusan triliun.
“Ya sekarang mendekati Rp 200 triliun ya, secara keseluruhan ya yang sudah kita ikuti perkembangannya,” ujar Ivan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023) lalu.
Baca juga: Menkominfo Beri Peringatan Keras ke Meta untuk Segera Bersihkan Konten Judi Online
Menurutnya, ada jutaan masyarakat Indonesia yang saat ini terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan begitu, kondisi ini membuat judi online sangat sulit untuk diberantas.
Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan indikasi masyarakat menggunakan fintech lending atau pinjaman online (pinjol) untuk bermain judi online.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kasus tersebut banyak ditemui.
"Ternyata pinjaman online (pinjol) itu digunakan bukan hanya untuk produktif, tidak cuma konsumtif, tetapi juga yang spekulatif, Ini memang harus kita berantas," kata dia usai acara Edukasi kepada komunitas Perempuan/Ibu dalam acara SICANTIKS, Selasa (10/10/2023).
ALIRAN NOVA was incorporated in 2003 with the main objective to cater for the demand for better quality products from both government and private agencies. In the early stage of the company formation, product range was limited to uniforms and head-to-toe equipment. With enough experience and exposures to the defense and security field, ALIRAN NOVA has picked up the knowledge and expertise to supply more advanced products such as weapons, ballistic items and optronics.
ALIRAN NOVA continually develops new product range to cater for the market demand. We supply the top-of-the-line products to our customers, and constantly engage and collaborate with suppliers to always be updated with the latest development and trend in the market.
Explore the rest of our site to learn more about what we have to offer, and get in touch with any questions. ALIRAN NOVA is here for you.
GridHot.ID - Setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J, Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo kini dihadapkan dengan berbagai tuduhan salah satunya Bisnis Haram Judi Online 303.
Bahkan, kini beredar luas skenario Fredy Sambo bekingi Judi Online 303.
Melansir Pos-Kupang.com, dalam skenario itu nama Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Mohammad Fadil Imran hingga Crazy Rich Indonesia, Tom Liwafa ikut terseret.
Uang yang diterima Fadil Imran dari hasil Judi Online 303 disebut-sebut diberikan kepada anak perempuannya yang merupakan anggota DPR RI (F-PAN) yang menikah dengan Perwira Polisi.
Dalam narasi itu juga disebutkan, Kekayaan Fadil Imran disebut sangat fantastis, dan tidak tercatat di LHKPN
Dalam skenario yang beredar, selain Fadil Imran nama Dirsidik DENSUS 88 Antiteror Polri Brigjen. Pol. Herry Heryawan, S.I.K., M.H ikut disebut. Herry Heryawan disebut sebagai Ketua Tim Pukul
Ada juga jenderal yang berugas sebagai Ketua Tim Pungut Setor
Dua Jenderal lainnya yang namanya ikut disebut yakni Irjen Polisi Suwondo Nainggolan dan Irjen Polisi Adi Deryan J.
Keduanya ditugaskan Fredy Sambo untuk menangani Project 2024 yakni menjadikan Fredy Sambo Kapolri agar Judi Online 303 terus beroperasi.
Skenarionya, Fredy Sambo bersama dengan Irjen Suwondo Nainggolan, Irjen Adi Deriyan memimpin operasi Capres Potensial, mendukung calon RI 1 dengan dana Judi. TARGET : menjadikan Ferdy Sambo sebagai KAPOLRI di 2024 sehingga Konsorsium 303 tetap berjalan.
Seluruh hasil Judi Online 303 disetorkan ke Ferdy sambo. Masih menurut data yang beredar, setiap tahun Ferdy Sambo dan Kroninya menerima setoran Rp 1,3 Triliun.
Baca Juga: Jelas-jelas Staf Ferdy Sambo Menyodorinya 'Amplop Cokelat', LPSK Ternyata Belum Lapor ke KPK: Kami Fokus untuk Perlindungan Bharada E
Sementara itu, Crazy Rich Indonesia yang disebut masuk dalam pusaran Judi Online yakni Tom Liwafa. Tugasnya, Mencuci uang setoran 303 melalui TL (Crazy Rich Surabaya).
Menggunakan banyak macam usaha legal milik TL. Hasil pencucian uang disetorkan TL kepada Nico Afinta melalui Taufik Herdiansyah. Taufik berperan sebagai kasir wilayah Jatim.
TL & SS (Crazy Rich Surabaya) melakukan investasi di judi online dengan membuat lebih dari 10 website bekerjasama dengan mafia judi Philipina. Tak hanya Tom Liwafa, sang sahabat yang juga Crazy Rich juga terseret kasus Ferdy Sambo dan judi 303
Tak hanya Tom Liwafa, sang sahabat yang juga Crazy Rich juga terseret kasus Ferdy Sambo dan judi 303
Sementara itu, dilansir dari tribunjakarta.com, nama Tom Liwafa yang dikenal dengan sebutan crazy rich Surabaya terseret dalam pusaran kasus Irjen Ferdy Sambo.
Namanya dicatut dalam bagan aliran dana judi online Konsorsium 303 yang beredar di media sosial hingga aplikasi pesan singkat.
Dalam skema tentang aliran dana hingga perlindungan atau backing itu, Ferdy Sambo berada di pucuk pimpinannya.
Di media sosial Instagramnya Tom Liwafa kemudian angkat bicara memberikan klarifikasi.
Ia dengan tegas membantah dirinya tak terlibat dengan konsorsium 303.
"Itu tidak benar, saya beraktivitas dengan normal hari ini, saya masih bekerja," ucapnya.
"Saya pastikan saya tidak terlibat judi online 303,"
"jadi saya sekarang sedang dirumah santai dan tak ada masalah," tegasnya.
Baca Juga: Brigadir J Bukan Pasrah Ditembak Mati, Ajudan Ferdy Sambo Disebut Menyerah di Depan Suami Putri Candrawathi dan Lakukan Ini Sebelum Dieksekusi
Tom Liwafa mengaku kaget saat namanya dan temannya Stefan dicatut dalam skema tersebut.
"Saya juga kaget nama saya dicatut, Stefan itu temen saya, beberapa pejabat juga teman saya," katanya.
Ia lalu menjelaskan terkait dirinya yang dekat atau bersahabat dengan sejumlah pejabat.
"Saya juga bertemen dari bupati dan wali kota, kita kan sering event bareng," imbuhnya. Di media sosial Instagramnya Tom Liwafa kemudian angkat bicara memberikan klarifikasi soal keterlibatannya dalam konsorsium 303 Ferdy Sambo
Di media sosial Instagramnya Tom Liwafa kemudian angkat bicara memberikan klarifikasi soal keterlibatannya dalam konsorsium 303 Ferdy Sambo
Di akhir pernyataannya, Tom Liwafa menegaskan ia tak terlibat dengan hal tersebut.
"Saya bisa pastikan saya tidak terlibat 303, boleh dibuktikan," tegasnya.
Sementara itu menanggapi tentang 'Kekaisaran Ferdy Sambo', Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Inspektorat Khusus (Itsus) saat ini sedang fokus pembuktian pembunuhan berencana dalam penerapan Pasal di kasus yang menewaskan Brigadir J.
“Itsus saat ini fokus pembuktian pasal yang sudah diterapkan adalah (yaitu Pasal) 340 subsider 338 juncto 55 dan 56. Fokus di situ,” ujar Dedi kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).
Hasil dari pembuktian Itsus, lanjut Dedi, akan disampaikan ke jaksa penuntut umum (JPU) dan akan diuji di persidangan.
“Pembuktian baik secara materil maupun formil karena itu nanti yang akan kita sampaikan ke JPU dan nanti diuji di persidangan yang terbuka yang transparan,” katanya.
Dedi menambahkan bahwa informasi terkait perkembangan hasil pengusutan pembunuhan Brigadir J akan disampaikan oleh Polri pada nesok hari, Jumat (19/8/2022).
Baca Juga: Kapolri Tak Mempan Dibohongi, Listyo Sigit Prabowo Rasakan Ada yang Ganji dari Ucapan Ferdy Sambo, 'Naluri Itu Diterapkan'
“Besok kita sampaikan secara komprehensif,” jelas Dedi.
Ferdy Sambo Punya Kerajaan di Polri?
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada Kerajaan Ferdy Sambo di dalam institusi polri.
Kerajaan Ferdy Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sub-Mabes dan sangat berkuasa di institusi Polri.
Sehingga saat kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat diselidiki banyak sekali hambatan-hambatannya.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam Youtube Akbar Faisal, Rabu (17/8/2022).
“Yang jelas ada hambatan hambatan di dalam secara struktural ya karena ini tidak bisa dipungkiri, ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti Sub-Mabes yang berkuasa.”
“Dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya, kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu, yang sekarang udah ditahan.”
Memahami adanya hambatan secara structural di internal Polri. Mahfud MD mengatakan, telah menyampaikan kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
“Ya, Saya sudah sampaikan ke Polri dan apa Ini harus selesaikan,” ujarnya.
Apalagi dalam pembunuhan Brigadir J dengan tersangka utama Irjen Ferdy Sambo, Mahfud MD mengatakan ada 3 klaster.
Baca Juga: Nyalinya Bertambah Setelah Dipecat Bharada E, Deolipa Yumara Beri Pernyataan Mengejutkan Soal Kasus Mantan Kliennya, Sang Pengacara Singgung Adanya Seseorang yang Berpacaran dengan Wanita dan Laki-laki, Apa Maksudnya?
“Satu, pelaku yang merencanakan dan mengeksekusi langsung, nah ini yang kena tadi pasal pembunuhan berencana karena dia ikut melakukan, ikut merencanakan, dan ikut memberi pengamanan di situ,” ucap Mahfud MD.
Lalu klaster kedua adalah, klaster obstruction of Justice. Pihak-pihak dalam klaster ini tidak ikut dalam eksekusi tewasnya Brigadir J.
“Tetapi karena merasa Sambo, (pihak) ini bekerja nih, bagian obstruction of Justice ini membuang barang ini, membuat rilis palsu dan macam-macam, ini tidak ikut melakukan,” ujar Mahfud MD.
“Nah menurut saya kelompok 1 dan 2 ini tidak bisa kalau tidak dipidana ya, kalau yang ini tadi karena melakukan dan merencanakan, yang obstruction of Justice yang menghalang-halangi penyidikan itu, memberi keterangan palsu, membuang barang, mengganti kunci, mengganti barang bukti, memanipulasi hasil autopsi, nah itu bagian obstruction of Justice.”
Kemudian klaster ketiga ini, lanjut Mahfud MD, adalah orang yang hanya ikut-ikutan.
“Kasihan ini, karena jaga di situ kan, terus di situ ada laporan harus diteruskan, dia teruskan, padahal laporannya ndak bener, prosedur jalan, diperintahkan ke sana jalan, suruh buat ini ngetik, ngetik,” jelas Mahfud.
“Nah itu bagian yang pelanggaran etik, saya berpikir yang harus dihukum tuh dua kelompok pertama yang kecil-kecil ini, yang hanya ngetik hanya mengantarkan surat, menjelaskan bahwa Bapak tidak ada, memang nggak ada yang begitu, ndak usah hukuman pidana cukup disiplin.” (*)
